UNISMUH.AC.ID,MAKASSAR — Tingginya aktivitas generasi Z di media sosial belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan mereka dalam perubahan sosial. Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Nonpemerintah (FIK Ornop) Sulawesi Selatan, Samsang Syamsir, mendorong generasi muda mengubah aktivisme digital menjadi gerakan nyata yang mampu memengaruhi kebijakan publik.
Ajakan tersebut disampaikan Samsang dalam Seminar Pemberdayaan Generasi Muda yang dirangkaikan dengan Expo Kuliah Kerja Profesi–Pemberdayaan Masyarakat (KKP-PM) Angkatan Ke-33 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Teater I-Gift, Gedung Iqra Lantai 2, Unismuh Makassar.
Dalam paparannya bertajuk Gen Z Beraksi: Dari Layar Menuju Aksi Nyata, Samsang mengingatkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam menyuarakan persoalan sosial melalui media digital merupakan modal penting bagi demokrasi. Namun, partisipasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, banyak anak muda telah menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial dan politik melalui unggahan, komentar, petisi, serta kampanye di media sosial. Persoalannya, sebagian aktivitas tersebut belum berlanjut menjadi keterlibatan langsung dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
“Kita butuh satu jembatan untuk bagaimana dari klik itu menjadi aksi,” ujar Samsang.
Dalam materi presentasinya, Samsang memaparkan data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi digital dan keterlibatan sosial generasi muda. Materi tersebut menyebutkan 66 persen pemuda aktif di media sosial, tetapi hanya 21 persen yang terlibat dalam gerakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Kesenjangan itu, menurut Samsang, memperlihatkan perlunya strategi pemberdayaan yang tidak hanya menjadikan generasi muda sebagai sasaran kampanye. Mereka harus memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan program, mengambil keputusan, serta mengawasi pelaksanaannya.
“Jadi kita harusnya menjadi subjek, bukan objek,” katanya.
Dari Kampanye Digital ke Kebijakan Publik
Samsang menjelaskan, perubahan sosial membutuhkan tahapan yang lebih panjang daripada sekadar membangun perhatian publik melalui media sosial. Kampanye digital perlu diikuti pengorganisasian masyarakat, aksi bersama, dan dialog dengan pengambil kebijakan agar tuntutan perubahan dapat diwujudkan.
Ia mencontohkan persoalan pengelolaan sampah yang dapat menjadi ruang keterlibatan generasi muda. Kampanye kebersihan melalui media sosial dapat dilanjutkan dengan gerakan pemilahan sampah di sekolah, pembentukan komunitas lingkungan, hingga mendorong lahirnya kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Jadi tugas kita bukan cuma dari klik ke aksi nyata, tapi bagaimana mempertahankan dan mendorong aksi nyata itu menjadi satu kebijakan,” ujar Samsang.
Menurut dia, keberhasilan gerakan sosial juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas pemuda, media, dan pemerintah perlu membangun kerja sama agar aspirasi generasi muda tidak berhenti sebagai perbincangan publik.
Samsang turut mengingatkan pentingnya literasi digital dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Generasi muda perlu memiliki kemampuan membedakan informasi yang benar dan keliru, memahami keamanan digital, serta menyadari risiko penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi di ruang digital.
Ia menilai kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang pembelajaran demokrasi. Melalui diskusi akademik, kegiatan organisasi, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus berlatih menyelesaikan persoalan sosial secara kolektif.
“Mahasiswa ini bukan sekedar belajar demokrasi tapi menjalankannya,” katanya.
Pengabdian Mahasiswa sebagai Ruang Perubahan
Semangat menghubungkan pengetahuan dengan tindakan nyata juga menjadi perhatian Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, Andi Luhur menekankan bahwa kegiatan KKP-PM tidak semestinya dipahami sebagai kewajiban akademik yang berakhir setelah mahasiswa menyelesaikan penugasan.
Menurut dia, pengalaman mahasiswa selama melaksanakan pengabdian di sekolah perlu menjadi sumber pengetahuan untuk mengembangkan program pemberdayaan yang lebih luas. Mahasiswa tidak hanya diharapkan membawa gagasan baru, tetapi juga menemukan potensi dan praktik baik yang telah berkembang di lingkungan sekolah.
Expo KKP-PM Angkatan Ke-33 menampilkan 25 poster hasil pengabdian dan pemutaran 25 video luaran kelompok mahasiswa. Kegiatan ini menjadi sarana diseminasi sekaligus evaluasi untuk menilai manfaat program dan peluang keberlanjutan kerja sama dengan sekolah-sekolah mitra.
Baca Juga: Hadiri Peresmian Markaz Huffadz di Unismuh, Syekh Khoory Sebut Makassar Rumah Kedua
Andi Luhur mengatakan, pelaksanaan pengabdian juga dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong meningkatkan literasi, kreativitas, kepedulian lingkungan, dan kemampuan generasi muda menghadapi persoalan sosial.
Seminar tersebut juga menghadirkan Ketua Sustainable Waste Solution Center (SWSC) Unismuh Makassar, Dr Hj Fatmawati, M.Si., yang membahas pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan sekolah. Fatmawati menekankan bahwa perubahan perilaku membutuhkan pembiasaan, partisipasi warga sekolah, dan kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan program.
Bagi Samsang, kegiatan pengabdian mahasiswa merupakan salah satu kesempatan untuk mempertemukan gagasan akademik dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap generasi muda semakin berani mengambil peran, tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang ikut menentukan arah perubahan sosial.