UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR – Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LPPK PP Muhammadiyah) mendorong Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) memperkuat efisiensi, efektivitas, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan. Pesan tersebut disampaikan Dr. Abd. Hamid Cebba, SE., Ak., M.A., dalam silaturahim bersama pimpinan dan jajaran pengelola Unismuh Makassar di Ruang Rapat Senat, Lantai 17 Gedung Menara Iqra, Makassar, Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan Unismuh Makassar, antara lain Wakil Rektor I Prof. Andi Sukri Syamsuri, Wakil Rektor II Dr. Ihyani Malik, Wakil Rektor III Dr. KH. Mawardi Pewangi, dan Wakil Rektor IV Dr. Burhanuddin. Hadir pula pimpinan, kepala bidang, serta staf di lingkungan pengelolaan keuangan dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unismuh Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Hamid Cebba berbagi pengalaman selama menjalankan tugas di LPPK PP Muhammadiyah. Ia menyoroti pentingnya pembenahan sistem kerja agar perguruan tinggi tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur.
Hamid menekankan efisiensi tidak semata-mata berkaitan dengan penghematan anggaran. Menurut dia, efisiensi juga menyangkut waktu kerja, kualitas manusia, dan kemampuan organisasi menyelesaikan pekerjaan secara tepat.
“Jadi kita itu enggak semata bicara uang kalau efisiensi. Tapi bagaimana kita berbicara masalah kualitas manusia,” kata Hamid. Ia menjelaskan, pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat perlu dievaluasi jika justru membutuhkan waktu jauh lebih lama.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi setiap individu di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Hamid, perubahan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sumber daya manusia tidak menjadi beban bagi institusi, terutama ketika persaingan antarperguruan tinggi semakin ketat.
Dalam konteks akademik, Hamid menyoroti perlunya kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dosen, dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut pendekatan Outcome-Based Education (OBE) perlu dikawal agar tidak berhenti pada kurikulum, tetapi benar-benar didukung dosen yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang diajarkan.
Hamid juga membedakan penguatan kapasitas dosen melalui jalur peneliti dan praktisi. Menurut dia, dosen yang memiliki pengalaman praktik di lapangan dapat memberikan perspektif industri kepada mahasiswa, sementara dosen yang tidak berlatar belakang praktisi perlu didorong untuk memperkuat kemampuan penelitian.
Ia mengingatkan bahwa kualitas dosen menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan perguruan tinggi. Masyarakat, kata dia, semakin memiliki banyak pertimbangan ketika memilih perguruan tinggi, sehingga Unismuh Makassar perlu memperjelas keunikan dan keunggulan yang dapat menjadi identitas institusi.
Selain sumber daya manusia dan akademik, Hamid membahas pengelolaan unit bisnis perguruan tinggi. Ia menilai unit bisnis perlu dikelola secara profesional dengan pemisahan yang jelas antara fungsi akademik, birokrasi, dan pengelolaan usaha.
“Intinya saya, kuncinya adalah bagaimana unit bisnis adalah orang luar, profesional yang melakukan. Tapi pimpinan adalah melakukan pengawasan,” ujar Hamid. Ia menyarankan fungsi pengelolaan dan pengawasan dipisahkan agar unit bisnis dapat bekerja secara profesional sekaligus tetap berada dalam kendali institusi.
Hamid juga menilai alumni dapat menjadi salah satu sumber kekuatan institusi. Menurut dia, perguruan tinggi perlu memiliki data alumni yang baik dan membangun komunikasi berkelanjutan sehingga alumni yang telah berhasil dapat berkontribusi kembali kepada almamater dan persyarikatan.
Dalam sesi dialog, Wakil Rektor IV Unismuh Makassar, Dr. Burhanuddin, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi kampus, termasuk kondisi beberapa program studi, jumlah dosen, serta kemungkinan penerapan sistem remunerasi. Ia menyebut Unismuh Makassar memiliki sekitar 830 dosen dan menghadapi tantangan pada sejumlah program studi yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru.
Menanggapi hal tersebut, Hamid menyebut keputusan terkait program studi dan sumber daya dosen membutuhkan keberanian sekaligus perhitungan yang matang. Ia mengatakan perubahan kelembagaan perlu mempertimbangkan keberlanjutan program studi, kemampuan institusi, serta konsekuensi terhadap sumber daya manusia yang telah tersedia.
Mengenai remunerasi, Hamid mengaitkannya dengan efisiensi dan efektivitas sistem kerja. Ia menjelaskan bahwa remunerasi perlu memiliki ukuran kinerja yang jelas dan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi institusi.
“Kalau misalnya remunerasi adalah, kuncinya adalah efisiensi dan efektivitas,” ujar Hamid. Menurut dia, sistem remunerasi perlu dibangun secara sederhana, terukur, dan fleksibel sehingga dapat mengikuti kondisi perguruan tinggi tanpa mengabaikan kemampuan institusi.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pengawasan dalam mendukung pengelolaan keuangan dan remunerasi. Menurut Hamid, mekanisme pengawasan perlu ditempatkan sesuai fungsi dan jenjangnya sehingga setiap persoalan tidak seluruhnya dibebankan kepada pimpinan universitas.
Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman antara LPPK PP Muhammadiyah dan Unismuh Makassar mengenai penguatan tata kelola perguruan tinggi. Selain membahas aspek keuangan, diskusi berkembang pada kualitas dosen, pengembangan program studi, unit bisnis, alumni, efisiensi kerja, dan sistem remunerasi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
Melalui silaturahim tersebut, Unismuh Makassar memperoleh masukan mengenai pentingnya membangun sistem yang sederhana, efisien, terukur, dan adaptif terhadap perubahan. Penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan akademik sekaligus meningkatkan daya tahan institusi menghadapi persaingan pendidikan tinggi yang semakin dinamis.