UNISMUH.AC.ID, Makassar — Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menjadi narasumber dalam rapat koordinasi penyiapan kebijakan penilaian hak asasi manusia (HAM) bagi pelaku usaha yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kementerian HAM) Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa, 10 November 2026, itu bertujuan memperkuat kepatuhan dunia usaha terhadap prinsip HAM melalui penyusunan kebijakan dan peningkatan kemampuan mitigasi risiko.
Kedua akademisi tersebut ialah Afdhal, S.H., M.Kn., Ketua Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unismuh Makassar, dan Andi Santri Syamsuri, S.H., M.H., Ketua Gugus Kendali Mutu. Keduanya membawakan materi mengenai penyusunan kebijakan uji tuntas HAM, penilaian kepatuhan, serta langkah pencegahan pelanggaran HAM dalam aktivitas perusahaan.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Selatan, saat membuka kegiatan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam memperkuat penerapan prinsip HAM. Menurut dia, keterlibatan akademisi diperlukan untuk mendukung pengawasan sekaligus membantu dunia usaha memahami standar kepatuhan HAM.
“Untuk membangun sinergi dalam lingkup akademik menjadi pengawas dalam uji kepatuhan HAM melalui aplikasi PRISMA,” ujarnya saat menjelaskan arah kerja sama tersebut. Aplikasi PRISMA diharapkan membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian kegiatan operasional mereka dengan prinsip-prinsip HAM.
Dalam forum tersebut, Afdhal membawakan materi bertajuk “Penyiapan Kebijakan Uji Tuntas HAM”. Ia menjelaskan pentingnya perusahaan mengintegrasikan prinsip perlindungan HAM sejak tahap perencanaan kegiatan usaha, bukan hanya ketika menghadapi persoalan hukum atau pengaduan masyarakat.
Menurut Afdhal, kebijakan internal perusahaan perlu disusun secara sistematis agar pertimbangan HAM menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan mengenali potensi risiko dan menyiapkan langkah pencegahan sebelum muncul pelanggaran.
Pembahasan kemudian dilanjutkan Andi Santri Syamsuri melalui materi “Penilaian Kepatuhan dan Mitigasi Risiko Bisnis dan HAM”. Ia menguraikan sejumlah indikator yang perlu diperhatikan pelaku usaha dalam menilai kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Andi Santri menyoroti tiga persoalan yang membutuhkan perhatian dalam kegiatan usaha, yakni perlindungan hak pekerja, potensi konflik agraria, dan dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Menurut pemaparannya, identifikasi risiko menjadi bagian penting dalam upaya mencegah pelanggaran HAM sekaligus mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan kelompok masyarakat terdampak.
Melalui pembahasan tersebut, pelaku usaha didorong untuk tidak hanya mengukur keberhasilan perusahaan dari aspek keuntungan ekonomi. Kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi ruang untuk membahas penyiapan kebijakan penilaian HAM bagi pelaku usaha di tingkat wilayah. Kegiatan yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis mitigasi risiko bisnis dan HAM tersebut diharapkan membantu perusahaan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan prinsip HAM.
Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Selatan memiliki cakupan wilayah kerja yang juga meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu, penguatan koordinasi dan pemahaman mengenai kepatuhan HAM di sektor usaha diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pada wilayah kerja tersebut.
Bagi Fakultas Hukum Unismuh Makassar, keterlibatan kedua dosen ini menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Keahlian akademisi di bidang hukum bisnis dan kepatuhan hukum dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kebutuhan regulasi dengan praktik yang dijalankan perusahaan.
Kegiatan tersebut juga memperlihatkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan penyebarluasan pengetahuan hukum. Kolaborasi dengan instansi pemerintah membuka ruang bagi akademisi untuk memberikan masukan mengenai persoalan hukum yang dihadapi dunia usaha.
Melalui koordinasi dan bimbingan teknis ini, Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Selatan berharap terbangun kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menghormati hak pekerja, melindungi masyarakat, dan menjunjung prinsip-prinsip HAM.