UNISMUH.AC.ID, Makassar — Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, memunculkan perdebatan luas mengenai batas kewenangan eksekutif dan implikasinya bagi prinsip kepastian hukum dalam perkara korupsi. Akademisi Hukum yang juga Wakil Dekan I Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andika Aulia, SH, MH, menilai keputusan