UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR — Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ir. Abd Rakhim Nanda MT. IPU, menjadi salah satu pembicara undangan (Invited Speaker) dalam 1st International Conference on Ecohydrology and Water Resilience (ICEWR 2026) di Putrajaya, Malaysia. Dalam forum internasional tersebut, ia membahas hubungan antara perkembangan riset ilmiah dan perumusan kebijakan untuk memperkuat ketahanan air.
Konferensi yang berlangsung pada 3 hingga 5 November 2026 di The Everly Putrajaya, Malaysia, itu mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pengelolaan sumber daya air. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Departemen Pengairan dan Drainase Malaysia (JPS) bersama Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) serta sejumlah mitra, dengan keterlibatan UNESCO.
Rakhim menyampaikan makalah pada Selasa, 3 November 2026, pukul 15.00 waktu Malaysia. Ia tampil dalam sesi Pillar 1–Understand: Science and Knowledge, yang berfokus pada penguatan pemahaman ilmiah sebagai dasar pengelolaan sumber daya air.
Makalah Rakhim berjudul “Water Resilience From Research To Policy: Bibliometric Evidence And A Research–Policy Research Alignment Framework”. Topik tersebut menempatkan hubungan antara penelitian ilmiah dan kebijakan publik sebagai salah satu persoalan penting dalam upaya membangun ketahanan air.
Melalui kajian tersebut, Rakhim mengangkat pentingnya mempertemukan perkembangan pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Penelitian mengenai ketahanan air diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi akademik, tetapi juga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
“Penelitian mengenai ketahanan air tidak seharusnya berhenti pada publikasi ilmiah. Temuan-temuan penelitian perlu diterjemahkan menjadi dasar perumusan kebijakan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air,” kata Rakhim.
Menjembatani Riset dan Kebijakan
Ketahanan air menjadi persoalan yang semakin penting di tengah perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan air, serta tekanan terhadap ekosistem sungai dan daerah tangkapan air. Berbagai hasil penelitian diperlukan tidak hanya untuk memahami persoalan tersebut, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air.
Dalam makalahnya, Rakhim menggunakan pendekatan bibliometrik untuk mengkaji perkembangan penelitian mengenai ketahanan air. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memetakan kecenderungan publikasi ilmiah, perkembangan topik penelitian, serta hubungan antarkajian dalam suatu bidang keilmuan.
Melalui pemetaan tersebut, perkembangan pengetahuan mengenai ketahanan air dapat ditelusuri secara lebih sistematis. Analisis bibliometrik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang yang telah banyak diteliti, kecenderungan baru dalam kajian ilmiah, serta persoalan yang masih membutuhkan pendalaman.
Pemetaan pengetahuan menjadi penting karena perkembangan penelitian tidak selalu berjalan seiring dengan kebutuhan kebijakan publik. Suatu persoalan dapat memperoleh perhatian besar dalam dunia akademik, tetapi belum tentu hasil penelitiannya digunakan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Analisis bibliometrik membantu kita memahami arah perkembangan penelitian, termasuk menemukan kesenjangan pengetahuan yang masih perlu dijawab. Pemetaan ini penting agar agenda riset ketahanan air semakin relevan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat,” ujar Rakhim.
Kajian tersebut dipadukan dengan gagasan penyelarasan antara agenda penelitian dan kebutuhan kebijakan publik. Pendekatan ini menempatkan hasil penelitian sebagai salah satu dasar untuk menentukan prioritas, merumuskan strategi, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya air.
Penyelarasan tersebut membutuhkan komunikasi antara peneliti dan pembuat kebijakan. Perguruan tinggi perlu memahami persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, sedangkan lembaga pengambil keputusan membutuhkan akses terhadap temuan ilmiah yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengelolaan air, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena persoalan yang dihadapi melibatkan berbagai sektor. Pengelolaan sungai, pengendalian banjir, perlindungan daerah tangkapan air, serta penyediaan air bersih memerlukan koordinasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Ketahanan air merupakan persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyediakan bukti ilmiah, sedangkan pemerintah berperan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan,” kata Rakhim.
Kebutuhan akan kebijakan berbasis bukti ilmiah juga menjadi perhatian dalam pembukaan ICEWR 2026. Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Transisi Energi dan Transformasi Air, Fadillah Yusof, menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap kawasan hilir, termasuk masyarakat yang berada di luar wilayah proyek.
Menurut Fadillah, keputusan mengenai pembukaan lahan, perubahan aliran sungai, dan pemanfaatan daerah tangkapan air dapat memengaruhi wilayah yang lebih luas. Karena itu, pengelolaan air membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital, data yang dapat dipercaya, pemantauan, dan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi risiko lebih awal. Pendekatan tersebut diperlukan agar keputusan mengenai pengelolaan air dapat disusun berdasarkan informasi yang memadai.
Forum Internasional Pengelolaan Air Berkelanjutan
ICEWR 2026 mengangkat tema “Ecohydrology and Water Resilience: Advancing Nature-Based Solutions for Sustainable Water Systems”. Tema ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam dalam membangun sistem pengelolaan air yang berkelanjutan.
Dalam bidang ekohidrologi, proses ekologis dan hidrologis dipelajari secara terpadu untuk memahami hubungan antara air, lingkungan, dan aktivitas manusia. Pendekatan tersebut menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan pengelolaan sungai, pengendalian banjir, perlindungan ekosistem, dan pemulihan lingkungan.
Konferensi dibuka pada Selasa, 3 November 2026, oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof. Sesi utama menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Dr Engin Koncagul dari UNESCO Regional Office Indonesia, akademisi UTHM, dan pejabat Departemen Pengairan dan Drainase Malaysia.
Selain Rakhim, sesi pertama konferensi menghadirkan pemaparan mengenai pengelolaan limpasan air hujan berbasis alam, perlindungan kawasan pesisir melalui mangrove, serta integrasi ekohidrologi dalam perencanaan perkotaan.
Berbagai topik tersebut memperlihatkan luasnya persoalan ketahanan air yang dihadapi banyak negara. Upaya membangun sistem perairan yang tangguh tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan ekosistem, pengembangan teknologi, serta penguatan tata kelola.
Forum tersebut juga mengagendakan pertukaran pengalaman melalui Civil Society Healthy River Asia Network (CSHRAN). Sesi ini melibatkan perwakilan dari Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia untuk membahas pengelolaan sungai serta kerja sama masyarakat sipil dalam menjaga ekosistem perairan.
Pada hari kedua, Rabu, 4 November 2026, pembahasan diarahkan pada inovasi teknologi, ekonomi sirkular dalam pengelolaan air limbah, mitigasi banjir, serta tata kelola sumber daya air.
Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlanjut dengan kunjungan teknis ke Putrajaya Wetland pada Kamis, 5 November 2026. Kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi percontohan ekohidrologi UNESCO yang memperlihatkan penerapan pendekatan ekologis dalam pengelolaan sistem perairan.
Memperluas Partisipasi Akademik Internasional
Keterlibatan Rektor Unismuh sebagai pembicara undangan membuka ruang partisipasi perguruan tinggi Indonesia dalam pembahasan persoalan lingkungan yang melintasi batas negara. Ketahanan air menjadi salah satu tantangan bersama yang membutuhkan kontribusi keilmuan, inovasi teknologi, dan penguatan kebijakan publik.
Bagi Unismuh, partisipasi dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan akademik di tingkat internasional. Keikutsertaan pimpinan universitas dalam forum ilmiah membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengembangan jejaring dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, serta peneliti dari berbagai negara.
Kehadiran Rakhim sebagai pembicara undangan menunjukkan keterlibatan akademisi Unismuh dalam diskusi internasional mengenai hubungan ilmu pengetahuan dan kebijakan lingkungan. Forum seperti ICEWR 2026 juga memberikan kesempatan untuk memperkenalkan gagasan penelitian dari perguruan tinggi Indonesia kepada kalangan akademisi dan pembuat kebijakan dari negara lain.
Pembahasan mengenai penyelarasan penelitian dan kebijakan publik memiliki relevansi dengan tantangan pengelolaan air di Indonesia. Persoalan banjir, kekeringan, perubahan tata guna lahan, serta kebutuhan air bersih menuntut pengembangan kebijakan yang didukung data dan penelitian ilmiah.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peluang untuk berkontribusi melalui pengembangan penelitian, penyediaan rekomendasi berbasis bukti, serta kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian yang dapat diakses dan dipahami oleh pembuat kebijakan berpotensi memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan air.
Tema riset yang dibawakan Rakhim juga memiliki keterkaitan dengan sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Keterkaitan tersebut terutama mencakup tujuan keenam mengenai air bersih dan sanitasi layak, tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim, serta tujuan ke-17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan.