UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR — Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Rapat Komisi Kebijakan untuk membahas tujuh program strategis pimpinan tahun akademik 2025/2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Rektorat, Lantai 17 Gedung Iqra, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Rapat dipimpin langsung Rektor Unismuh, Dr. Abdul Rakhim Nanda, dan dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Mustaqim Muhallim, Ketua BPH Prof. Gagaring Pagalung, Anggota BPH Unismuh Prof. Ambo Asse, Dewas RS Unismuh Dr. Muhammad Syaiful Saleh, Direktur RS PKU Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, Direktur Pascasarjana Prof. Erwin Akib, para dekan, dan pimpinan unit kerja lainnya.
Tujuh program strategis yang dibahas mencakup kebijakan umum, pengelolaan aset, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan universitas, manajemen keuangan dan pemberian nafkah, akreditasi dan pemeringkatan, serta pengembangan bisnis.
Dalam bidang kebijakan umum, beberapa langkah utama mendapat sorotan, mulai dari revisi statuta sesuai regulasi terbaru Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penyesuaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang diarahkan untuk memperkuat daya saing internasional, hingga pembukaan program studi baru berbasis studi kelayakan dunia kerja.
Rektor Abdul Rakhim Nanda menegaskan, seluruh rancangan kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi unit akademik maupun non-akademik dalam meningkatkan kualitas kerja.
“Unismuh harus unggul secara nasional dan mampu bersaing di tingkat internasional melalui perbaikan regulasi, penguatan SDM, dan pembangunan sarana pembelajaran modern,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah agenda pembangunan fisik juga diproyeksikan, antara lain pendirian Laboratorium Terpadu, Pusat Antar Universitas (PAU), gedung baru untuk FKIP dan Pascasarjana, serta pusat pengembangan SDM PWM Sulsel.
Ketua BPH Unismuh Prof. Gagaring Pagalung menekankan lima prioritas kebijakan, di antaranya pemetaan sumber daya manusia, pengawasan aset dan keuangan, optimalisasi hutan pendidikan di Barru, pengelolaan BMT, dan pembukaan program studi berbasis kelayakan kerja.
Sementara itu, Anggota BPH Prof. Ambo Asse menyampaikan delapan masukan. Ia menyoroti perlunya penguatan layanan rumah sakit agar sejalan dengan kebijakan pemerintah, pengelolaan aset produktif, penataan tambak pendidikan seluas enam hektare di Pangkep, hingga pengembalian tapal batas tanah seluas 13 hektare di Bollangi.
Dengan strategi yang lebih terukur ini, Unismuh menegaskan komitmennya memperkuat daya saing global sekaligus menjaga relevansi dengan kebutuhan lokal.