UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR — Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar terus memperluas kerja sama dengan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan. Kerja sama tersebut diarahkan agar tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi diturunkan menjadi program konkret di tingkat fakultas dan satuan kerja.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi pimpinan Unismuh Makassar di Ruang Rapat Senat, Lantai 17 Gedung Iqra, Kamis, 1 Oktober 2026.
Rapat dipimpin Rektor Unismuh Makassar Dr Ir H Abd Rakhim Nanda, ST, MT, IPU, dan dihadiri Wakil Rektor I Prof Andi Sukri Syamsuri, Dekan FEB Dr Edy Jusriadi, Dekan FKIP Dr Baharullah, Ketua Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru Dr Muhammad Akhir, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Prof Sulfasyah, Ketua Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional Dr Maharida, para Wakil Dekan, serta Kepala Humas Unismuh Makassar.
Ketua Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional (LKUI) Unismuh Makassar, Dr Maharida, menjelaskan bahwa sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin atau sedang mempersiapkan kerja sama dengan Unismuh.
Dalam rapat disebutkan beberapa daerah, antara lain Bantaeng, Gowa, Pangkep, Sidrap, Takalar, Soppeng, dan Wajo. Sementara sejumlah kabupaten lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen dan menunggu jadwal audiensi.
Maharida mengatakan, kerja sama tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kapasitas masing-masing fakultas.
“Kalau di fakultas ada program untuk beasiswa, pelatihan, magang, RPL, riset bersama, kuliah tamu, atau program lain yang bisa dikerjasamakan, mohon disampaikan kepada kami,” ujar Maharida.
Menurut dia, LKUI akan menyiapkan dan menyerahkan draf Perjanjian Kerja Sama kepada fakultas. Selanjutnya fakultas dapat menyesuaikan isi kerja sama berdasarkan kebutuhan akademik maupun program yang akan dijalankan bersama pemerintah daerah.
“Kami menyerahkan draft PKS-nya, nanti Bapak-Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan di fakultas. Setelah itu dikembalikan kepada kami untuk kami bantu konekkan dengan SKPD terkait,” jelas Maharida.
Ia mencontohkan, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah terkoneksi dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk program yang relevan di bidang pendidikan kedokteran. Sementara dengan Pangkep, pembicaraan juga diarahkan pada peluang magang mahasiswa Fakultas Pertanian.
Maharida menegaskan, pola kerja sama dengan pemerintah daerah tidak hanya diarahkan pada satu jenis kegiatan. Berbagai peluang dapat dikembangkan, mulai dari beasiswa bagi putra daerah, pelatihan bahasa Inggris, KKN, magang, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), riset bersama, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah.
Pada bagian akhir rapat, Maharida kembali mendorong fakultas untuk menginisiasi program sesuai kebutuhan masing-masing.
“Untuk program KKN, RPL, ataupun program-program lainnya bisa dikerjasamakan dengan pihak kabupaten. Secara spesifik bisa juga akses beasiswa untuk putra daerah atau program pelatihan bahasa Inggris di kabupaten,” ungkapnya.
Menurut Maharida, inisiasi kegiatan teknis tetap perlu datang dari fakultas karena masing-masing unit paling memahami bidang keahlian dan bentuk program yang dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah.
Penguatan kerja sama dengan pemerintah kabupaten menjadi bagian dari upaya Unismuh memperluas dampak tridarma perguruan tinggi. Melalui kolaborasi tersebut, kapasitas akademik kampus diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah, baik melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.