UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR — Transformasi pemerintahan tidak cukup hanya ditandai oleh penggunaan teknologi dan pembaruan administrasi. Perubahan itu juga harus bergerak di atas landasan keberlanjutan, etika, keadilan, serta kepercayaan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Public Lecture bertema “Governing Transformation: Sustainability, Ethics, Justice, and Technology in a Changing World” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu, 22 Juli 2026, di I-GIFT Auditorium, Gedung Iqra, Unismuh Makassar.
Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr Andi Luhur Prianto, membuka forum dengan menyambut para akademisi dari Filipina dan India, pimpinan universitas, dosen, serta mahasiswa. Ia memperkenalkan sapaan “Bapak” dan “Ibu” kepada para tamu asing sebagai pintu masuk untuk membangun keakraban dalam forum lintas negara tersebut.
“Selamat datang di Makassar. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Makassar,” ujar Luhur saat menyapa para pembicara dan peserta. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para akademisi yang datang membawa pengalaman dan perspektif dari negara masing-masing.
Menurut Luhur, Makassar memiliki sejumlah kedekatan dengan negara asal para pembicara. Indonesia dan Filipina sama-sama berada di kawasan tropis dan memiliki karakter masyarakat kepulauan. Sementara itu, hubungan dengan India dapat ditelusuri melalui pertukaran kebudayaan dan gagasan yang telah berlangsung panjang.
Ia menjadikan cuaca Makassar yang hangat sebagai metafora untuk menggambarkan semangat pertemuan tersebut. “Kami berharap atmosfer yang hangat ini memberikan energi besar bagi diskusi kita hari ini,” katanya.
Dalam sambutannya, Luhur juga membawa para tamu mengenal Makassar melalui kekayaan kuliner, antara lain coto, konro, dan pallubasa. Namun, di balik percakapan ringan mengenai makanan dan karakter kota, Andi Luhur menekankan pentingnya hubungan akademik antara Indonesia, Filipina, dan India sebagai bagian dari pertukaran gagasan mengenai teknologi, demokrasi, serta perubahan pemerintahan.
Forum menghadirkan empat pembicara. Dari Polytechnic University of the Philippines hadir Pamela Grace C. Muhi, yang membahas pembangunan berkelanjutan dan tata kelola, serta Alexander P. Gonzales, yang mengangkat tema politik etika berdasarkan pengalaman Filipina.
Dua pembicara dari India ialah Prof Anbarasi G dari Government Law College, Chengalpattu, yang membahas transformasi sistem peradilan pidana melalui kecerdasan buatan dan kebijakan perlindungan data, serta Prof Abirami P.C. dari VIT School of Law, Chennai, yang mengulas perubahan kejahatan terorganisasi dalam era perdagangan manusia berbasis siber.
Diskusi dimoderatori Wakil Dekan I FISIP Unismuh Makassar, Nasrul Haq, PhD. Para peserta berasal dari sejumlah disiplin, terutama ilmu sosial dan politik, hukum, serta ekonomi. Forum tersebut ditempatkan sebagai ruang pertemuan berbagai perspektif untuk membaca perubahan tata kelola secara lebih menyeluruh.
Salah satu gagasan yang dibahas ialah hubungan antara etika, kepercayaan publik, legitimasi, dan pemerintahan yang baik. Alexander P. Gonzales mengingatkan bahwa negara dapat memiliki perangkat hukum, gedung modern, dan teknologi pelayanan publik yang efisien, tetapi tetap menghadapi persoalan legitimasi apabila kehilangan kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan, menurut dia, tidak dapat diperintahkan melalui undang-undang. Kepercayaan harus diperoleh melalui penyelenggaraan pemerintahan yang etis. Dari etika lahir kepercayaan publik, dari kepercayaan tumbuh legitimasi, dan legitimasi memungkinkan institusi demokrasi bekerja secara efektif.
Gonzales juga mengibaratkan etika sebagai kompas moral yang mengarahkan institusi pada keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Namun, ia mengingatkan bahwa kompas tersebut dapat menghadapi persoalan ketika dipegang, ditafsirkan, dan diterapkan oleh aktor yang memiliki kekuasaan.
Pengantar Andi Luhur memberikan konteks bagi seluruh pembahasan itu. Pertemuan lintas negara tersebut bukan sekadar menghadirkan perbandingan kebijakan, melainkan membuka ruang untuk menilai kembali arah transformasi pemerintahan.
Teknologi dapat mempercepat pelayanan. Kebijakan dapat memperluas jangkauan negara. Namun, tanpa etika, keadilan, dan kepercayaan publik, transformasi berisiko berhenti sebagai perubahan perangkat, bukan perbaikan kehidupan masyarakat.