Oleh dr. Dito Anurogo, M.Sc., Ph.D.
(Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh Makassar)
Pembangunan sering kita bayangkan seperti membangun rumah. Ada rancang bangun, ada tukang, ada material, selesai lalu kita tinggal masuk. Kenyataannya, pembangunan lebih menyerupai mengelola kota yang terus bergerak. Penduduk menua, harga pangan naik turun, cuaca makin ekstrem, teknologi melaju cepat, penyakit datang dan pergi, konflik mengubah peta logistik. Dalam situasi seperti itu, kita butuh peta yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga manusia dan lingkungan.
Di sinilah Sustainable Development Goals atau SDGs hadir sebagai kesepakatan global tentang cara hidup bersama. Tujuh belas tujuan ini bukan slogan, melainkan cara ukur yang lebih utuh. Pertanyaan bergeser dari berapa banyak yang dibangun menjadi seberapa layak hidup yang dihasilkan. Ukurannya tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi juga kesehatan, pendidikan, rasa aman, kerja layak, udara bersih, dan lingkungan yang tetap bisa diwariskan.
SDGs Satu Sistem yang Saling Mengunci
Kesalahan paling umum adalah memperlakukan SDGs seperti kotak terpisah. Padahal, ia bekerja sebagai sistem. Kekeringan misalnya bukan hanya urusan iklim. Ia dapat memicu krisis pangan, memperburuk kesehatan, menaikkan kemiskinan, dan memperberat perempuan karena beban kerja domestik ikut meningkat. Karena itu, keberhasilan jarang lahir dari program yang berjalan sendiri sendiri.
Pengalaman kita memberi contoh. Sanitasi dibangun tetapi air bersih dan edukasi perilaku tertinggal, maka fasilitas tidak dipakai. Energi bersih didorong tetapi jaringan listrik tidak adaptif, maka sistem rapuh. Pengentasan kemiskinan dikejar tetapi pendidikan dan akses kerja layak tidak menyertai, maka masalah hanya berganti wajah. SDGs meminta kita membaca pembangunan sebagai sistem, bukan deretan proyek.
Bagi Milenial dan Gen Z, cara pandang sistem terasa dekat karena mereka terbiasa melihat keterhubungan melalui teknologi dan memiliki sensitivitas sosial. Namun, energi generasi muda perlu diarahkan pada kerja yang terukur, bukan hanya kampanye yang ramai.
Mengapa dunia memerlukan SDGs
SDGs lahir dari pelajaran panjang. Dunia menempuh tonggak penting mulai dari konferensi lingkungan 1972 di Stockholm, laporan Brundtland 1987, hingga Earth Summit 1992. Setelah itu, MDGs sejak 2000 fokus pada target dasar manusia, tetapi dinilai kurang terintegrasi dan kurang menekankan dimensi lingkungan. Karena itu, pada 2015 lahir SDGs yang lebih luas, lebih menyatu, dan menekankan kemitraan lintas pihak.
Intinya sederhana. Kemajuan yang tidak seimbang pada akhirnya memakan dirinya sendiri. Pertumbuhan yang mengorbankan hutan, air, dan udara akan memukul kesehatan dan produktivitas. Kebijakan yang mengabaikan keadilan sosial memicu ketidakstabilan. Konflik geopolitik mengganggu rantai pasok pangan, obat, energi, dan teknologi, lalu efeknya terasa di meja makan rakyat.
Mesin Kerja SDGs di Era Digital
SDGs membutuhkan sistem saraf agar negara mampu melihat, belajar, dan bergerak cepat. Digitalisasi bukan aksesori, melainkan lantai kerja operasional agar tujuan bisa diukur, dikelola, dan diskalakan. Dalam bahasa sederhana, SDGs butuh mata untuk melihat masalah lebih cepat, otak untuk membaca pola, tangan untuk bertindak tepat, dan ingatan untuk memperbaiki langkah berikutnya.
Kecerdasan buatan dan big data dapat menggeser kerja dari laporan tahunan ke peta keadaan yang lebih dekat real time. Data cuaca, harga pangan, catatan layanan publik, hingga citra satelit membantu memahami risiko dan memilih intervensi yang masuk akal, terutama karena persoalan SDGs sering nonlinier dan penuh trade off.
Blockchain dapat dipakai untuk akuntabilitas rantai pasok. Jejak transaksi yang sulit dimanipulasi membantu memverifikasi klaim produk yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, Internet of Things atau IoT menghadirkan sensor yang membuat kota lebih peka terhadap kualitas udara, kebocoran air, konsumsi energi, dan kemacetan. Namun, teknologi tidak otomatis adil. Ia bisa menjadi mesin pemerataan atau mesin ketimpangan, tergantung desain dan tata kelolanya.
Etika, Jurang Digital, dan Kebijakan yang Mau Belajar
Teknologi tanpa etika adalah kemajuan yang menggigit balik. Banyak inovasi macet karena tidak cocok dengan alur kerja lokal, terlalu rumit, atau tidak terasa manfaatnya. Kebijakan perlu memastikan inovasi mudah dipahami, kompatibel dengan kebiasaan, serta tidak membebani pengguna. Kompas evaluasinya dapat memakai prinsip Triple Bottom Line yang menimbang manusia, planet, dan kesejahteraan.
Saya sering memakai analogi tubuh. Data warga itu seperti darah. Tanpa darah, tubuh tidak hidup. Tetapi jika darah bocor, tubuh bisa mati. Karena itu, data untuk SDGs harus dipakai untuk menolong, bukan mengawasi. Harus transparan, punya batas, dan menyediakan jalur koreksi ketika warga dirugikan.
Jurang digital juga tidak cukup diukur dari sinyal. Kesenjangan digital menentukan apakah konektivitas berubah menjadi kemampuan nyata untuk belajar, mengakses kesehatan, mencari nafkah, dan berpartisipasi. Karena itu, kita perlu bergeser dari pola pikir cakupan menuju pola pikir kemampuan. Untuk wilayah jarang penduduk, jaringan komunitas bisa menjadi model kepemilikan dan perawatan lokal. Soal biaya, akses internet dan perangkat layak dipandang sebagai bagian dari perlindungan sosial, sebab bagi keluarga miskin biaya data bersaing dengan kebutuhan makan dan sekolah.
Empat Langkah Solutif
Indonesia perlu mengoperasikan SDGs seperti sistem operasi nasional. Bukan proyek sektoral, melainkan kerja lintas kementerian dan lintas daerah yang ditopang data rapi, umpan balik cepat, kolaborasi warga, dan perlindungan hak.
Empat langkah realistis dapat segera diprioritaskan.
Pertama, bangun peta masalah yang hidup melalui dashboard publik yang diperbarui dari data layanan, citra satelit, dan laporan warga, dengan perlindungan data yang ketat.
Kedua, terapkan keputusan berbasis risiko untuk mendahulukan wilayah dan kelompok paling rentan terhadap bencana, krisis iklim, dan guncangan harga.
Ketiga, perkuat tata kelola data dan AI. Tetapkan hak akses, tujuan pemakaian, masa simpan, audit bias, serta mekanisme keberatan bagi warga.
Keempat, tutup jurang digital dengan pendekatan kemampuan melalui keterjangkauan biaya, literasi, keamanan digital, serta layanan yang relevan dengan bahasa lokal dan akses disabilitas.
SDGs pada akhirnya adalah kontrak moral. Tugas kita mengubahnya dari poster menjadi proses, sehingga manfaatnya terasa di dapur, sekolah, puskesmas, pasar, kota, dan desa yang selama ini jauh dari pusat.
Referensi
- Ariansyah, A., Prayogi, S., Kurnia, N., Bilad, M. R., & Sutarto, S. (2024). Digital technology to support sustainable development goals (SDGs): Literature review. Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika, 12(2), 315–358. https://doi.org/10.33394/j-lkf.v12i2.13557
- Bähr, G., & Fliaster, A. (2025). ICT4D and the capability approach: Digital technologies and sustainable development outcomes. Information Technology for Development. https://doi.org/10.1080/02681102.2024.2337048
- Florek-Paszkowska, A., & Hoyos-Vallejo, C. A. (2025). The digital-sustainability ecosystem: A conceptual framework for digital transformation and sustainable innovation. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 21(2). https://doi.org/10.7341/20252121
- Islam, M. K., Rahman, M. M., & Hossain, M. S. (2025). E-government impact on sustainable development goals (SDGs): A bibliometric analysis. Discover Sustainability. https://doi.org/10.1016/j.dsm.2025.100471
- Krombacher, A., & Hinz, O. (2026). A research agenda for digital social innovation. Information Systems Frontiers. https://doi.org/10.1007/s10796-025-10664-5
- Kumar, S., & Shah, P. (2025). Digital ESG as a catalyst for achieving the sustainable development goals: A systematic review and bibliometric analysis of digital transformation for a resilient future. Sustainable Futures. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101458
- Thanasi-Boçe, M., & Hoxha, J. (2025). Blockchain for sustainable development: A systematic review. Sustainability, 17(11), 4848. https://doi.org/10.3390/su17114848
- Vărzaru, A. A., Bocean, C. G., & Rotea, C. C. (2025). The digital economy and sustainable development goals. Systems, 13(6), 398. https://doi.org/10.3390/systems13060398
- Yadav, R., & Singh, S. (2025). Digital divide and quantum jump strategies. Global Policy. https://doi.org/10.1177/25166026251350522