UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR — Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) serta Lembaga Pengembangan Pesantren meluncurkan Buku Pedoman Perkaderan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Muhammadiyah sebagai acuan nasional kaderisasi di lingkungan pendidikan persyarikatan. Pedoman ini dirancang untuk menyistematisasi proses perkaderan agar lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan.
Peluncuran buku berlangsung di Ruang Teater I-Gift Lantai 2 Gedung Menara Iqra Unismuh Makassar, Jum’at 6 Februari 2026, dan dihadiri jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan majelis dan lembaga, pimpinan wilayah, akademisi, pengelola amal usaha pendidikan, serta perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari berbagai daerah.
Baca Juga : Wakil Menteri P2MI Dorong Alumni Unismuh Tingkatkan Kompetensi PMI
Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, MPA, mengatakan bahwa pedoman ini disusun untuk menutup celah kaderisasi di sektor pendidikan yang selama ini belum memiliki rujukan sistematis. “Salah satu kekurangan kita adalah belum adanya pedoman perkaderan yang terstruktur di sekolah, madrasah, dan pesantren. Buku ini kami siapkan sebagai rujukan nasional,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ajak Alumni Unismuh Bangun Kolaborasi Atasi Masalah Kota
Bachtiar Dwi menjelaskan, penyusunan pedoman tersebut berangkat dari pengalaman empiris sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, yang telah lebih dulu mengembangkan praktik kaderisasi di sekolah. Praktik-praktik lapangan itu kemudian dirumuskan menjadi konsep yang lebih sistematis dan aplikatif. Ia menambahkan, pedoman ini bersifat terbuka dan terus dapat disempurnakan melalui masukan dari para pelaksana di lapangan agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan dan kebutuhan persyarikatan.
Sekretaris Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah, Muhammad Khairul Huda, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan bahwa Muhammadiyah saat ini mengelola lebih dari 5.500 sekolah dan madrasah dengan jumlah siswa melampaui satu juta orang. Menurut dia, besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan sistem kaderisasi yang serius dan terencana. “Selama ini penguatan mutu manajerial dan akademik lebih dominan, sementara penguatan ideologi belum mendapat porsi yang seimbang. Pedoman ini diharapkan menjembatani keduanya,” katanya.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Organisasi dan Pembinaan Kader, Dr. Agung Danarto, M.Ag., menilai kehadiran pedoman ini sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan kaderisasi di tengah pesatnya perkembangan amal usaha Muhammadiyah. “Jumlah siswa, guru, dan santri sangat besar, tetapi sering kali kita merasa kekurangan kader. Ini menandakan proses kaderisasi belum optimal, dan buku pedoman ini menjadi salah satu solusi,” ujarnya.
Dari unsur pesantren, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, Dr. Jamaluddin Prawironegoro, S.T.I., M.Pd.I., menekankan pentingnya pedoman ini bagi keberlanjutan pesantren Muhammadiyah. Ia menyebutkan, Muhammadiyah saat ini mengelola sekitar 445 pesantren dengan lebih dari 69.000 santri. “Latar belakang sumber daya manusia di pesantren sangat beragam, sehingga membutuhkan sistem kaderisasi yang terstandar. Pedoman ini akan memperkuat ideologi persyarikatan sekaligus menjadi bagian dari penjaminan mutu pesantren,” katanya.
Perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyambut baik peluncuran pedoman tersebut karena dinilai dapat menyamakan persepsi seluruh sivitas pendidikan terhadap peran IPM di sekolah. Mereka berharap pedoman ini memperkuat sinergi antara guru, pimpinan sekolah, dan pelajar dalam proses kaderisasi.
Peluncuran buku ditandai dengan penandatanganan simbolis oleh pimpinan PP Muhammadiyah, pimpinan majelis terkait, serta perwakilan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang disaksikan ratusan peserta dari berbagai wilayah.
Melalui buku pedoman ini, Muhammadiyah berharap proses perkaderan di sekolah, madrasah, dan pesantren dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ideologi persyarikatan sebagai fondasi keberlanjutan gerakan Muhammadiyah ke depan