UNISMUH.ACID, MAKASSAR – Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Rudi Hardi, S.Sos., M.Si., memberikan pandangannya terkait pelantikan Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan pada Selasa, 7 Januari 2025.
Rudi Hardi menilai bahwa penunjukan Fadjry, seorang putra daerah dan ahli pertanian, membawa harapan baru bagi kemajuan Sulsel. Namun, ia juga menekankan bahwa Fadjry menghadapi sejumlah tantangan krusial yang harus segera diatasi.
Menurut Rudi Hardi, tantangan utama yang dihadapi Pj Gubernur Sulsel yang baru adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. “Sulsel memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Prof. Fadjry harus mampu memanfaatkan potensi ini melalui modernisasi dan inovasi, sehingga dapat mendorong daya saing daerah,” ujarnya, saat dikonfirmasi Kamis 8 Januari 2024 di Kampus Unismuh Makassar.
Selain itu, Rudi Hardi menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial di daerah terpencil. “Program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal harus menjadi prioritas, agar ketimpangan dapat diminimalisir dan tercipta lapangan kerja yang lebih luas,” tambahnya.
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Unismuh ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata. “Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Sulsel masih perlu ditingkatkan. Ini akan membuka peluang baru bagi daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau,” jelas Rudi.
Terkait isu lingkungan, ia mengingatkan bahwa Prof. Fadjry harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. “Dengan latar belakang sebagai ahli pertanian, Prof. Fadjry memiliki kapasitas untuk merancang program ketahanan pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini sangat penting di tengah ancaman perubahan iklim,” tuturnya.
Data terbaru BPS 2024 menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023. Pada 2017, angka PoU tercatat sebesar 5,43% dan terus meningkat hingga mencapai 10,14% pada 2020. Meskipun sempat turun menjadi 7,93% pada 2021, angka ini kembali melonjak ke 10,79% di tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 7,84% pada 2023.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk Sulawesi Selatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum dari makanan.
Namun, Rudi Hardi juga menyoroti keterbatasan waktu yang dimiliki Prof. Fadjry sebagai Pj Gubernur. “Dalam waktu 2-3 bulan, tentu tidak realistis untuk merancang program baru atau inisiatif khusus. Fokus utama Prof. Fadjry harus pada mempercepat implementasi program-program yang telah berjalan, memastikan kelancaran birokrasi, dan menyelesaikan isu-isu mendesak yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, konsolidasi dan optimalisasi program yang ada akan menjadi kunci dalam mencapai hasil yang nyata dalam periode singkat ini.
Lebih lanjut, Rudi Hardi menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam kepemimpinan Prof. Fadjry.
“Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif akan menjadi kunci dalam mendorong investasi dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Rudi Hardi optimis Prof. Fadjry Djufry mampu menghadapi tantangan ini dengan kebijakan yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. “Kami optimis, dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Prof. Fadjry, Sulawesi Selatan akan mampu bergerak ke arah pembangunan yang lebih maju dan inklusif,” pungkasnya.