UNISMUH.AC.ID, MAKASSAR – Program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pemerintah pada Senin, 6 Januari 2025, di 190 titik di 26 provinsi. Program ini mendapatkan berbagai tanggapan, salah satunya dari pakar kebijakan publik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ihyani Malik, yang memberikan apresiasi sekaligus masukan perbaikan untuk penyempurnaan program.
Ihyani, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh Makassar, mengungkapkan bahwa meski program ini merupakan langkah positif, evaluasi serius diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif di seluruh daerah. Hal ini disampaikan Ihyani pada Selasa, 7 Januari 2025, di Kampus Unismuh Makassar.
Tantangan di Lapangan
Ihyani menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran. Menurutnya, infrastruktur di banyak daerah, terutama di wilayah pelosok, belum memadai untuk mendukung distribusi bahan makanan secara merata.
“Di daerah terpencil, tantangan pendistribusian bahan makanan menjadi sangat krusial,” ujar Dekan FISIP Unismuh Makassar itu.
Selain itu, anggaran sebesar Rp10.000 per anak dianggap tidak cukup untuk menyediakan menu yang memenuhi standar gizi, terutama di daerah dengan harga bahan pokok yang tinggi. “Dengan Rp10.000, bagaimana kita bisa menyediakan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu?” tanyanya.
Ketimpangan harga bahan pokok antarwilayah juga menjadi sorotan. Ia menyarankan subsidi silang sebagai solusi untuk membantu wilayah dengan biaya produksi lebih tinggi. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih aktif dalam implementasi program, meskipun kesiapan mereka masih menjadi pertanyaan besar.
“Tidak cukup hanya menjalankan instruksi pusat. Pemerintah daerah harus memastikan program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kunci Keberhasilan
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, menurut Ihyani, sangat bergantung pada pengawasan ketat dan sinergi antar berbagai pihak. Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi.
“Program ini menggunakan uang negara, jadi harus ada mekanisme kontrol yang jelas,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang muncul selama implementasi.
Dekan FISIP Unismuh ini menilai pelibatan masyarakat dan sektor swasta dapat menjadi kunci sukses program ini. “Di desa, masyarakat bisa mengelola penyajian makanan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar,” jelasnya.
Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi, media, dan komunitas lokal dianggap penting untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. “Kolaborasi ini akan memastikan program berjalan dengan baik,” katanya.
Meski penuh tantangan, Ihyani mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ini. “Ini adalah inisiatif baru yang patut diapresiasi. Kita tunggu hasilnya sambil terus mengawal pelaksanaannya,” tutupnya dengan optimis.